bank indonesia goes to school

Begini Cara Bank Indonesia Mengamankan Transaksi di Era Digital

Indonesia telah memasuki era ekonomi digital yang begitu pesat. Begitulah salah satu kesimpulan yang berhasil saya dapatkan pasca mengikuti acara BI Goes to Campus 2018 yang dihelat pada tanggal 28 November silam di gedung Sasana Budaya Ganesha (Sabuga ITB).

Dalam kesempatan tersebut, Daniel Mananta menceritakan pengalamannya dalam menjalankan bisnis pakaian dan aksesoris dengan nama Damn! I Love Indonesia. Menurut Daniel, awalnya ia memang menjalankan bisnisnya dengan membuka toko offline di berbagai pusat perbelanjaan. Bisnis ini pun tumbuh dengan pesat. Tetapi sejak membuka toko online, pertumbuhannya justru melonjak tajam.

bank indonesia goes to school
Acara BI Goes to School 2018 di Sabuga, Bandung.

Bahkan keuntungan dari toko online Damn! I Love Indonesia diklaim Daniel sudah bisa jauh melampaui keuntungan dari seluruh toko offline yang ia miliki. Alhasil kini Daniel memilih untuk fokus mengelola bisnis online dan hanya menyisakan beberapa toko offline untuk tetap beroperasi.

Akan tetapi bertransaksi di era ekonomi digital tentu juga tak selamanya mulus. Tetap ada berbagai macam risiko yang siap menghantui. Sebut saja misalnya pembajakan kartu kredit, skimming ATM, pencurian data pribadi, penipuan, hingga potensi pencucian uang.

Bank Indonesia sebagai satu-satunya bank sentral di Indonesia tentu memiliki tanggung jawab untuk mengamankan transaksi di era digital demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Hal ini setidaknya tercermin dari misi ke-3 Bank Indonesia, yakni:

“Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan digital melalui penguatan kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan Pemerintah serta mitra strategis lain.”

Lantas langkah apa saja yang dilakukan Bank Indonesia untuk dapat mengamankan transaksi di era digital?

1. Menerbitkan ketentuan tentang penyelenggaran teknologi finansial

Pesatnya ekonomi digital di Indonesia salah satunya juga ditandai oleh maraknya start-up teknologi finansial (financial technology/fintech). Bentuk fintech pun sangat beragam. Mulai dari dompet online, market aggregator, crowdfunding, dan lain-lain. Anda tentu pernah menggunakan salah satu diantaranya bukan?

Bagi Bank Indonesia tentu kehadiran fintech merupakan hal yang positif. Sebab dengan adanya fintech, masyarakat bisa memperoleh berbagai kemudahan dalam menjalankan ekonomi. Maka tak heran kalau Bank Indonesia mendirikan BI FinTech Office dan mengadakan pertemuan dengan pemilik start-up demi meningkatkan kualitas fintech di Indonesia.

Launching BI FinTech Office. (Sumber: Sindonews)

Mitigasi risiko dari fintech sendiri dilakukan oleh Bank Indonesia dengan menerbitkan berbagai ketentuan. Diantaranya dengan mengatur kewajiban pendaftaran fintech di BI, mengatur secara rinci tentang uji coba terbatas (Regulatory Sandbox), dan mengumumkan fintech yang telah terdaftar secara berkala. Hal ini semata-mata dilakukan agar masyarakat dapat menikmati beragam layanan fintech dengan aman dan nyaman.

2. Menyempurnakan ketentuan uang elektronik

Tingginya transaksi e-commerce di Indonesia rupanya mendorong munculnya instrumen pembayaran yang semakin beragam. Kehadiran uang elektronik (UE) pun tak terelakkan dan bahkan kini hampir semua Bank sudah memiliki uang elektroniknya tersendiri. Sebut saja misalnya BNI dengan TapCash, Bank Mandiri dengan e-Money, BCA dengan Flazz, dan BRI dengan Brizzi.

Ragam Uang Elektronik di indonesia. (Sumber: Kukakuku)

Bank Indonesia pun melakukan penyempurnaan aturan mengenai uang elektronik dengan menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018. Saya tentu tidak akan menjabarkan isi dari dokumen setebal 81 halaman ini. Akan tetapi menurut Nadya Astrid (Asisten Manajer Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI) dalam GeraiInfo Edisi 70 Tahun VIII/2018, hanya ada 3 hal yang menjadi inti dari dokumen tersebut.

Pertama, penguatan dari sisi penerbit uang elektronik. Kedua, penguatan terhadap aspek perlindungan konsumen. Dan ketiga, peningkatan keamanan dan akseptansi (keberterimaan) uang elektronik. Aturan yang komprehensif ini tentu menunjukkan keseriusan Bank Indonesia dalam menyediakan instrumen pembayaran yang aman di era digital.

3. Menyediakan fasilitas pengaduan BICARA

Meski sudah melahirkan berbagai kebijakan untuk mengamankan transaksi digital, tentu ada saja peluang terjadinya tindak kejahatan. Untuk itulah Bank Indonesia menyediakan layanan penyampaian pengaduan yang diberi nama BICARA.

Layanan BICARA 131. (Sumber: Bank Indonesia)

Layanan ini bisa Anda manfaatkan baik secara lisan maupun tulisan. Untuk pengaduan secara lisan, Anda bisa menelpon Contact Center BICARA secara langsung di nomor 131. Sementara untuk pengaduan secara tulisan bisa Anda lakukan dengan mengirimkan email ke bicara@bi.go.id atau fax ke 021-3861458.

Anda juga bisa mengirimkan surat secara langsung dengan alamat tujuan Visitor Center, Lt.1 Menara Sjafruddin Prawiranegara Bank Indonesia, Jl. M.H Thamrin No.2 Jakarta Pusat 10350.

Selain ketiga cara diatas, Bank Indonesia juga masih memiliki beragam produk dan kebijakan pendukung dalam rangka perlindungan konsumen di era digital. Misalnya dengan menetapkan kelembagaan GPN (Gerbang Pembayaran Nasional), memperluas penggunaan Central Bank Money (CeBM), dan membangun lembaga services.

Bank Indonesia juga secara intens melakukan edukasi dengan memberikan pemahaman mengenai produk sistem pembayaran kepada masyarakat. Kegiatan BI Goes to Campus tentu merupakan salah satu contoh dari bentuk kegiatan edukasi ini.

Pada akhirnya berbagai produk dan kebijakan tersebut dihasilkan oleh Bank Indonesia demi mewujudkan transaksi digital yang aman, efisien dan lancar. Maka dari itu, marilah kita manfaatkan bentuk pelayanan ini dengan menggelar transaksi yang bertanggung jawab.

Leave a Reply

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top
%d bloggers like this: