Indonesia memang masih tergolong sebagai negara berkembang. Tapi dalam urusan di dunia maya, nampaknya bangsa kita sudah bisa dikatakan sebagai negara adidaya. Tidak percaya? Mari kita biarkan statistik yang berbicara.

Berdasarkan data dari statista, jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2016 saja sudah mencapai angka 132.7 juta jiwa [i]. Sebagai gambaran, populasi penduduk di Indonesia pada tahun 2016 sudah mencapai 260 juta jiwa. Ini artinya 50% penduduk Indonesia sudah menjadikan internet sebagai bagian dari kesehariannya yang pastinya sudah sangat sulit untuk dipisahkan.

Mengapa saya menyebut demikian? Lagi-lagi statistika-lah yang berbicara. Kali ini giliran rekapitulasi data milik We Are Social dan Hootsuite yang berbicara. Dalam laporan yang berjudul “Digital in 2018” tersebut disebutkan bahwa netizen Indonesia menempati peringkat ke-4 sedunia dalam urusan paling lama berselancar di internet dalam sehari dengan waktu 8 jam 51 menit.

konsumen cerdas di era digital
Daftar Negara Dengan User Instagram Terbanyak (Sumber: Hootsuite & We Are Social, 2018)

Netizen Indonesia juga menempati posisi ke-4 dan ke-3 dalam peringkat jumlah pengguna Facebook dan Instagram terbanyak sedunia dengan jumlah masing-masing sebesar 130 juta dan 53 juta pengguna pada tahun 2017 [ii]. Tercatat hanya 2 negara yang mampu mengalahkan rekor ini yakni Amerika Serikat dan Brazil. Maka tak ayal bila saya menyebut Indonesia sudah menjadi salah satu negara adidaya dalam urusan di dunia maya pada bagian awal artikel ini.

 

Konsekuensi Pesatnya Perkembangan di Era Digital

Nah pesatnya perkembangan era digital ini akhirnya berimbas pada semakin meningkatnya penerapan aspek digital dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu yang mudah dilihat misalnya dalam urusan berbelanja. Kini memanfaatkan e-commerce bukanlah hal yang asing lagi. Hampir semua kalangan dari berbagai kelompok umur telah memanfaatkan layanan ini. Potensinya pun tidak main-main. Sebab dalam kurun waktu setahun terakhir (2017), e-commerce di Indonesia tercatat berhasil membukukan penjualan tahunan sebesar 7,086 milyar USD atau setara dengan 97 trilyun apabila dirupiahkan. Nilai ini bahkan setara dengan 30% pendapatan negara dari ekspor kelapa sawit yang mencapai 22,97 milyar USD pada tahun 2017 [iii]. Luar biasa besar bukan?

konsumen cerdas di era digital
Statistik Penggunaan E-commerce di Indonesia 2017 (Sumber: Hootsuite & We Are Social, 2018).

Permasalahannya, semakin besar peluang pasar yang tercipta akan berbanding lurus dengan semakin banyaknya permasalahan yang tercipta juga. Lagipula para penjual online juga pastilah mengikuti hukum pasar dimana mereka berusaha untuk menciptakan sebesar-besarnya keuntungan dengan modal yang seminim-minimnya. Oleh karena itu, apabila semakin banyak konsumen yang terlibat maka akan semakin banyak pula peluang terjadinya sengketa dalam transaksi jual beli yang terjadi.

Berikut contoh-contoh penipuan yang pernah dicurhatkan oleh para konsumen di dunia maya. Ada yang miris, tapi ternyata ada yang lucu juga wkwk.

konsumen cerdas di era digital
Pesan Asus Zenfone 6, tapi yang datang justru pewangi pakaian 🙁 (Sumber: liputan6.com)

 

konsumen cerdas di era digital
1 set kamar harganya cuman 8 juta??? (Sumber: brilio.net)

 

konsumen cerdas di era digital
Kan ngga ada adaptornya, mz :(( (Sumber: belitung.tribunnews.com)

Andaikan kasus diatas terjadi di Australia. Maka penjual tersebut sudah pasti harap-harap cemas karena terancam dikenakan pinalti hingga 2.520 AUD (setara 26 juta rupiah) sebagaimana yg diatur dalam Competition and Consumer Act 2010 [iv]. Adapun kalau kasus serupa terjadi di Singapura, maka penjual tersebut dapat dikenakan denda sebanyak-banyaknya 10.000 SGD (setara 102 juta rupiah) atau penjara maksimal 2 tahun [v]. Sedangkan apabila penjual tersebut tinggal di Amerika Serikat, maka ia harus bersiap dengan ancaman denda sebesar 5.000 USD (setara 69 juta rupiah) plus kurungan penjara selama 6 bulan [vi].

 

Bagaimana Dengan di Indonesia?

Uniknya apabila penjual serupa berbuat kasus di Indonesia -dan memang dalam contoh kasus diatas terjadi secara nyata di negara kita-, ancaman hukuman yang menantinya justru sangatlah berat. Sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dilarang memperjualbelikan barang/jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam iklan/promosi barang tersebut. Apabila melanggar, pelaku usaha tersebut dapat dikenakan hukuman denda maksimal 2 milyar rupiah atau pidana penjara paling lama 5 tahun [vii].

UU No. 8 Tahun 1999 juga mengatur tentang hal-hal yang lebih mendetil seperti penjualan dengan cara obral atau lelang, peraturan tentang harga khusus pada saat promosi, hingga peraturan tentang pemberian hadiah melalui cara undian. Maka dari itu tak heran bila ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat pernah menolak permohonan pengujian UU No. 8 Tahun 1999 secara seluruhnya tanpa terkecuali [viii]. Sebab regulasi tersebut memang sudah cukup lengkap dan mampu mengakomodir berbagai kebutuhan konsumen hingga di era digital seperti sekarang ini.

Lantas mengapa masih banyak terjadi hal-hal yang merugikan konsumen? Mengapa sengketa konsumen justru terus terjadi dari hari ke hari?

Jawabannya karena kita sebagai konsumen umumnya belum tahu tentang regulasi-regulasi yang ada. Kita sebagai konsumen belum tahu hak dan kewajiban sebenarnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kita sebagai konsumen belum tahu kalau pemerintah ternyata sudah berusaha memperjuangkan hak-hak kita sebagai konsumen lewat seperangkat peraturan yang komplit.

Membaca dokumen UU Perlindungan Konsumen tentunya akan sangat membosankan. UUD 1945 yang lebih ringkas saja belum tentu pernah kita baca sampai tuntas. Tapi jangan khawatir, sebab dalam artikel ini saya akan membantu Anda menjadi konsumen cerdas dalam waktu singkat 😀

 

Jadi Konsumen Cerdas dalam Sekejap

Pada intinya, UU Perlindungan Konsumen berbicara tentang hak dan kewajiban bagi seorang konsumen. Nantinya UU Perlindungan Konsumen akan mengatur agar hak-hak tersebut tidak terenggut oleh para pelaku usaha yang bertanggung jawab. Makanya akan terdapat pasal-pasal yang secara gamblang menjelaskan jenis-jenis perilaku yang dapat merenggut hak seorang konsumen lengkap dengan ancaman sanksi yang dapat ditimbulkannya. Oleh karena itu yang terpenting adalah memahami hak dan kewajiban bagi seorang konsumen sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Seorang konsumen secara umum berhak mendapatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang ataupun jasa. Oleh karena itu ia berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur terkait kondisi dan jaminan yang melekat pada barang tersebut. Bilamana terdapat ketidaksesuaian, maka konsumen juga berhak didengar pendapat dan keluhannya terhadap barang/jasa yang diperjualbelikan. Apabila nantinya barang yang diterima tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya, maka konsumen berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian yang sepadan.

Konsumen juga punya hak untuk dilayani secara benar dan jujur tanpa perlakuan diskriminatif, disamping ia juga punya hak untuk mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi yang dijanjikan. Maka apabila penjual yang bersangkutan melanggar hal tersebut, konsumen berhak mendapatkan advokasi dan upaya penyelesaian sengketa secara patut.

konsumen cerdas di era digital
Hak & Kewajiban Konsumen Sesuai UU Perlindungan Konsumen (Sumber: sehatnegeriku.kemkes.go.id)

Tetapi di sisi lain konsumen juga berkewajiban membaca atau mengikuti petunjuk pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatannya sendiri. Konsumen juga berkewajiban memiliki itikad baik dalam melakukan transaksi. Jangan sampai karena sudah memiliki hak yang cukup banyak, ia malah menyalahgunakan hak tersebut untuk merugikan orang lain.

Maka dari itu seorang konsumen berkewajiban membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati. Adapun jika terjadi sengketa maka seorang konsumen juga punya kewajiban untuk mengikuti upaya penyelesaian hokum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Masa’ sudah coba difasilitasi oleh negara tetapi kita-nya malah mangkir? Hehe

Kalau diperhatikan secara lebih mendetil, jelas bahwa pemerintah amat berusaha melindungi konsumen lewat UU No. 8 Tahun 1999 ini. Hitung saja perbandingan jumlah hak dan kewajibannya. Sebagai konsumen kita diberikan 8 hak dan hanya dibebankan dengan 4 kewajiban. Bandingkan dengan pelaku usaha yang hanya memiliki 5 hak sedangkan ia dibebankan 7 kewajiban. Belum lagi pelaku usaha dikenakan batasan yang cukup kaku dimana ia diwajibkan untuk mentaati larangan yang dijelaskan secara gamblang pada 10 pasal dan 17 ayat di dalam UU Perlindungan Konsumen. Jauh lebih enak jadi konsumen, toh? 😀

 

Bergantung pada Undang-undang itu Tidak Cukup, Bro!

UU Perlindungan Konsumen memang sudah cukup lengkap dalam melindungi dan mengakomodir kebutuhan konsumen. Tetapi tentu saja ia tidak cukup untuk bias menjaga seluruh konsumen dari berbagai aksi penipuan yang semakin beragam di luar sana. Konsumen di era digital juga perlu melengkapi dirinya dengan berbagai kemampuan mengeksplor informasi, mulai dari informasi tentang kualitas barang, harga barang, hingga spesifikasi dan informasi garansi yang melekat pada barang tersebut.

Sebagai contoh kalau penjual A menjual suatu barang dengan harga jauh lebih murah daripada penjual dari outlet resmi, apakah spesifikasinya benar-benar sama? Apakah barangnya legal dan bergaransi? Atau apakah barang dengan seri tersebut memang benar-benar ada? Hehehe

Jadi jangan ragu untuk mengkroscek setiap informasi yang didapatkan dari pelaku usaha ke sumber-sumber informasi terpercaya. Tanyakan saja setiap hal yang berkaitan dengan barang tersebut kepada pihak penjual, kemudian jangan malas untuk memastikan informasi tersebut dengan mencarinya di situs pencari seperti Google, Bing, dan sebagainya. Inilah cara paling sederhana untuk memastikan kalau Anda memang berhadapan dengan penjual yang benar dan jujur.

Maka dari itu kita perlu mendefinisikan kembali apa itu konsumen yang cerdas. Konsumen cerdas itu bukan mereka yang berpendidikan tinggi dan bukan juga mereka yang sudah memanfaatkan teknologi canggih dalam bertransaksi. Tetapi konsumen cerdas ialah siapapun yang mengetahui hak dan kewajibannya sebagai seorang konsumen. Konsumen cerdas juga dapat disematkan kepada mereka yang aktif mengkroscek informasi terkait barang dan/atau jasa yang hendak mereka beli. Dengan begitu, mereka akan dapat terhindarkan dari berbagai peluang penipuan dan kasus sengketa konsumen yang pastinya merugikan.

konsumen cerdas di era digital
Tips Berbelanja di Dunia Maya (Sumber: Pinterest)

 

Referensi:

[i] Statista. (2017). Internet usage in Indonesia. https://www.statista.com/topics/2431/internet-usage-in-indonesia/

[ii] Hootsuite & We Are Social. (2018). Digital in 2018. https://hootsuite.com/pages/digital-in-2018

[iii] KOMPAS. (2018). Pada 2017, Ekspor Minyak Sawit Indonesia Mencapai Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah. https://ekonomi.kompas.com/read/2018/01/30/172547126/pada-2017-ekspor-minyak-sawit-indonesia-mencapai-rekor-tertinggi-sepanjang

[iv] ACCC. (2017). Fines & Penalties. https://www.accc.gov.au/business/business-rights-protections/fines-penalties

[v] MTI. (2011). Consumer Protection (Trade Description and Safety Requirements Act). https://www.mti.gov.sg/legislation/Pages/Consumer-Protection-(Trade-Descriptions-And-Safety-Requirements)-Act.aspx#15

[vi] Cornell Law School. (2014). 15 U.S. Code § 54 – False Advertisements; Penalties. https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/54

[vii] RI. (1999). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. http://sireka.pom.go.id/requirement/UU-8-1999-Perlindungan-Konsumen.pdf

[viii] Mahkamah Konstitusi. (2016). Bukan Konstitusionalitas Norma, MK Tolak Uji UU Perlindungan Konsumen. http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=13253#.WtMDO_lubDc

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *